BeritaBandungRaya.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat melalui Bidang PKK menyelenggarakan Sosialisasi STOPAN Jabar dengan tema “Gerakan Sadar Pencatatan Nikah”. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan kanal YouTube, diikuti oleh lebih dari 3.600 peserta yang terdiri dari Penyuluh Agama, Penghulu, tenaga Motekar, Teladan KB se-Jawa Barat, serta mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan Bimbingan Konseling Islam.
Acara dibuka dengan laporan Kepala Bidang PKK, drh. Iin Indasari, M.P, dilanjutkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, H. Dudu Rohman, S.Sg., M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Penyuluh agama, motekar, dan teladan KB adalah garda terdepan untuk menyampaikan pesan bahwa perkawinan anak bukanlah solusi, melainkan sumber masalah baru bagi keluarga maupun masyarakat,” ujarnya.
Dudu juga menekankan urgensi pencatatan nikah resmi di KUA. Menurutnya, pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. “Dengan pencatatan resmi, pasangan memiliki dasar hukum kuat untuk hak waris, akta kelahiran, dan perlindungan perdata lainnya. Target kita di Jawa Barat adalah memastikan semua perkawinan tercatat resmi sehingga tidak ada lagi kasus isbat nikah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, M.HKes., SP.DLP, yang sekaligus membuka acara secara resmi, menyoroti praktik perkawinan siri yang masih marak terjadi. Menurutnya, praktik tersebut menjadi celah dalam upaya pencegahan perkawinan anak. “Banyak perkawinan anak tidak tercatat dalam sistem negara sehingga data terlihat kecil dibanding realitas di lapangan. Padahal risikonya sangat besar bagi perempuan dan anak,” jelasnya.
