“Yang kita larang adalah study tour berlabel sekolah. Jika siswa ingin berwisata, silakan dilakukan di hari libur dengan orang tua, tetapi bukan dalam rangkaian pembelajaran sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Jabar, Chandra Wulan, mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan pelaku industri pariwisata. Namun, ia menegaskan bahwa pendidikan luar kelas tidak harus diidentikkan dengan wisata rekreasi semata.
“Jika berbicara tentang pergerakan wisata, kita juga harus melihat dampaknya secara lebih luas. Kita ingin berorientasi pada kebutuhan dasar pendidikan terlebih dahulu, bukan sekadar piknik,” katanya.
Hasil dari diskusi ilmiah ini akan disampaikan ASITA Jabar kepada Pemerintah dan DPRD Jawa Barat untuk dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan ke depan. ASITA berharap ada solusi terbaik yang tetap menjaga nilai pendidikan luar kelas bagi pelajar tanpa mengorbankan ekosistem industri pariwisata.***
