BeritaBandungRaya.com – Sebuah momen penuh emosi terjadi saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu langsung dengan warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai. Di tengah audiensi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025), seorang remaja bernama Aura Cinta sempat menolak tawaran bantuan tunai yang diberikan kepada warga.
Bantuan sebesar Rp10 juta per kepala keluarga tersebut disalurkan melalui program Bank BJB Peduli untuk membantu warga menyewa rumah kontrakan selama setahun. Ketika sebagian besar warga menyatakan menerima bantuan, Aura Cinta memilih berhati-hati menjawab.
“Kalau saya, ikut keputusan orang tua. Karena rumah itu kan milik orang tua,” ujar Aura saat ditanya langsung oleh Dedi Mulyadi. Setelah didesak memastikan, Aura akhirnya menyatakan bantuan tersebut diperlukan untuk meringankan beban keluarganya, walaupun secara pribadi dirinya tidak merasa membutuhkannya.
Dalam pertemuan itu, Aura menjelaskan bahwa dirinya sejak awal tidak meminta bantuan uang, melainkan keadilan dan rasa kemanusiaan atas rumah orang tuanya yang digusur. Ia sempat menegaskan hal ini dalam video TikTok pribadinya yang kemudian viral.
Baca Juga: Pemprov Jabar Fokus Kembangkan Pesantren, Masuk dalam Program Pembangunan 2025-2029
Debat tentang Keadilan dan Proyek Penggusuran
Rumah keluarga Aura berada di kawasan proyek strategis Bendung Sungai Hulu (BSH) 0 Kali Cikarang dan Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL). Namun menurut Dedi, rumah tersebut berdiri di atas lahan negara secara ilegal, sehingga pemerintah harus mengambil tindakan untuk kepentingan umum, yakni mengurangi risiko banjir.
“Kalau tidak dilakukan, nanti banjir makin parah. Yang disalahkan tetap gubernur,” kata Dedi saat menjelaskan kebijakan penggusuran tersebut.
Aura, yang merupakan lulusan SMAN 1 Cikarang Utara, tetap bersikeras mempertanyakan keadilan atas kebijakan ini, mengungkapkan keberatan terhadap dampak sosial dari relokasi paksa tersebut.
Diskusi Berlanjut ke Soal Wisuda Sekolah
Tidak hanya soal penggusuran, Aura juga mengkritik kebijakan Gubernur terkait penghapusan acara wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia berpendapat bahwa acara perpisahan sekolah penting sebagai kenangan masa muda.
Namun, Dedi menanggapi dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa wisuda seharusnya hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi, bukan di TK, SD, atau SMP. Menurutnya, biaya wisuda membebani orang tua, terutama keluarga kurang mampu.
