BeritaBandungRaya.com – Industri otomotif internasional akhirnya mendapat angin segar setelah Pemerintah China menyetujui kembali izin ekspor cip penting yang selama ini menjadi komponen vital produksi kendaraan modern. Keputusan ini meredakan kekhawatiran akan terjadinya krisis besar dalam rantai pasokan cip global yang sempat mengancam pabrikan mobil di Amerika Serikat dan Eropa.
BACA JUGA : Menteri Brian Dorong Kampus dan Industri Teknologi Bersinergi untuk Kemandirian Inovasi Nasional
Cip yang menjadi sorotan diproduksi oleh Nexperia, perusahaan semikonduktor berbasis di Belanda namun dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Menurut TechInsights, Nexperia menguasai sekitar 40 persen pasokan cip otomotif global pada segmen transistor dan dioda, menjadikannya salah satu pemain paling strategis dalam industri semikonduktor.
Akar Masalah: Intervensi Belanda dan Tegangnya Hubungan Beijing–Den Haag
Ketegangan bermula ketika pemerintah Belanda mengambil alih kendali Nexperia dan mencopot CEO asal Tiongkok dengan alasan keamanan nasional. Langkah tersebut dipicu tekanan dari Pemerintah AS, yang sebelumnya memasukkan perusahaan induk Nexperia, Wingtech, dalam daftar hitam.
Sebagai respons atas tindakan Belanda, Beijing menangguhkan ekspor cip ke beberapa negara Barat. Penangguhan ini langsung memicu kecemasan industri otomotif yang masih rapuh pascapandemi, mengingat keterlambatan pasokan cip sebelumnya sudah menyebabkan produksi global terhambat selama bertahun-tahun.
Diplomasi Tingkat Tinggi Akhirnya Mencairkan Ketegangan
Setelah pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping minggu lalu, Beijing menyatakan siap memberikan pengecualian ekspor kepada pelanggan yang memenuhi syarat.
Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut bahwa keputusan ini mempertimbangkan stabilitas rantai pasokan global.
“Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, China sepenuhnya mempertimbangkan keamanan dan stabilitas rantai pasokan domestik dan internasional,” tulis kementerian tersebut, dikutip CNN.
China juga menuduh kebijakan Belanda sebagai tindakan sepihak yang berpotensi memperburuk krisis semikonduktor global.
Menanggapi itu, Kementerian Ekonomi Belanda mengaku terus menjalin komunikasi dengan otoritas Tiongkok dan para mitra internasional demi mencari solusi terbaik bagi industri dan kepentingan ekonomi mereka.
