Deretan Kebijakan Kontroversial Terungkap, 50 Ribu Warga Pati Tuntut Sudewo Mundur

Pembubaran Posko Donasi oleh Satpol PP

Situasi memanas saat aparat Satpol PP membubarkan posko donasi logistik untuk peserta demo. Air minum dan perlengkapan lain disita, memicu kericuhan antara warga dan petugas. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman aspirasi masyarakat.

Persoalan Pegawai Honorer RSUD Soewondo

Ratusan mantan pegawai honorer RSUD Soewondo yang tidak lolos seleksi pegawai terpaksa kehilangan pekerjaan tanpa pesangon memadai. Alih-alih merespons dengan empati, Sudewo justru menyarankan mereka melapor ke polisi, sebuah pernyataan yang dianggap merendahkan dedikasi para tenaga kesehatan tersebut.

BACA JUGA: Pelaksanaan Tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan Anak di Bareskrim Polri

Kontroversi Hiburan dan Kebijakan Pendidikan

Tak hanya kebijakan ekonomi dan pernyataan publik, Sudewo juga dikritik karena menggelar hiburan dangdut dengan penampilan sensual Trio Srigala di acara resmi pemerintah. Banyak pihak menilai hal ini tidak pantas untuk agenda pemerintahan.

Selain itu, kebijakan lima hari sekolah yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026 menuai pro dan kontra. Sudewo mengklaim langkah ini bertujuan memberi ruang lebih banyak bagi siswa untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Namun, sebagian pihak khawatir perubahan ini berdampak pada efektivitas pembelajaran.

Tuntutan Mundur dan Krisis Kepercayaan

Dengan sederet kebijakan dan pernyataan yang dinilai kontroversial, gelombang ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Sudewo terus membesar. Aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat – mulai dari santri, petani, pelaku usaha, hingga tenaga kesehatan – menjadi bukti bahwa jarak antara pemimpin dan rakyat di Pati kini semakin lebar.***