Untuk itu, DP3AKB Jawa Barat berencana menggelar pembinaan wilayah secara menyeluruh, bekerja sama dengan PKK di kabupaten dan kota. Langkah ini mencakup pendekatan langsung hingga ke tingkat kecamatan untuk memastikan program berjalan seragam dan terarah.
“Kami akan turun langsung ke kecamatan bersama PKK kabupaten/kota. Harapannya, bimbingan wilayah ini betul-betul tepat sasaran dan menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan,” imbuhnya.
Siska juga mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Sinergi lintas sektor, dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, hingga perlindungan sosial, menjadi kunci suksesnya program. Hal ini juga sejalan dengan semangat Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kesehatan keluarga.
Menariknya, tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengintegrasikan indikator program PKK ke dalam Lomba Desa dan Kelurahan Istimewa. Desa yang meraih predikat juara akan mendapatkan dukungan program pembangunan dengan nilai mencapai Rp10 miliar. Langkah ini diharapkan mampu memacu desa-desa untuk bersaing meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk menurunkan angka stunting.
BACA JUGA: Tonton Sekarang! Link Streaming Squid Game Season 3 di Netflix Hari Ini, 27 Juni 2025
Dengan seluruh rangkaian strategi tersebut, Pemprov Jawa Barat optimistis target penurunan angka stunting pada 2025–2026 dapat tercapai. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan terbebas dari stunting, sesuai dengan visi Jawa Barat Istimewa.***
