-
Stabilisasi politik nasional
-
Swasembada pangan
-
Program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
-
Revolusi Hijau untuk modernisasi pertanian
-
Program Keluarga Berencana (KB)
“Revolusi Hijau dan KB adalah kebijakan strategis yang terbukti meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hidup masyarakat. Ini merupakan fakta historis yang tidak dapat dipungkiri,” tegasnya.
Singgih juga menyinggung keterlibatan Soeharto dalam berbagai organisasi keagamaan, yang menurutnya menunjukkan hubungan kuat Soeharto dengan berbagai kelompok masyarakat.
Pro-Kontra Diakui, Rekonsiliasi Sejarah Didorong
Meski wacana ini menuai perdebatan, Singgih menilai bahwa penilaian terhadap figur penting bangsa harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan jasa serta kontribusinya terhadap negara.
“Setiap masa kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun untuk gelar Pahlawan Nasional, kita harus melihat kontribusi terbesar bagi tanah air dan fondasi Indonesia modern,” jelasnya.
Ia menilai pemberian gelar ini dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah sekaligus memperkuat nilai kebangsaan.
BACA JUGA : Jelang Pelantikan Pejabat Akademik IPDN, H. Rahmat Gunawan Kritik Kebijakan yang Dinilai Tergesa-gesa
Warisan Pembangunan yang Dinilai Signifikan
Mengakhiri pernyataannya, Singgih menegaskan bahwa jasa Soeharto dalam proses perjuangan, stabilisasi nasional, dan pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia.
“Jasa Pak Harto dalam stabilisasi dan pembangunan fondasi ekonomi nasional adalah warisan yang tidak bisa diabaikan,” kata Singgih.***
