BeritaBandungRaya.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027.
Menurut Farhan, kedua sektor tersebut merupakan titik pertama yang akan terdampak langsung oleh pembangunan BRT, sehingga perlu diselesaikan sejak awal agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Yang pertama harus kita carikan solusi adalah perparkiran dan PKL. Karena dua hal itu yang pasti paling awal terdampak pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.
BACA JUGA: Diskarmatan Kota Bandung Terjun Langsung Bantu Evakuasi Korban Longsor di Cisarua Lembang
Ia mengakui saat ini mulai muncul kekhawatiran di masyarakat, terutama terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa konstruksi. Namun demikian, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci terkait skema penanganan yang akan diterapkan.
“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian, karena kita ingin memastikan dulu skema penanganannya bisa diterima oleh semua pihak,” katanya.
Respons Penolakan Warga Cicadas
Menanggapi penolakan sebagian warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai reaksi yang wajar. Ia memahami adanya persepsi di masyarakat bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.
“Wajar kalau menolak, karena dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Tapi enggak. Kita akan dialog,” tegasnya.
Ia memastikan Pemkot Bandung akan mengedepankan pendekatan dialogis sebelum mengambil kebijakan apa pun, termasuk terkait penataan kawasan terdampak proyek BRT.
