BeritaBandungRaya.com – Indonesia Politics Research Consulting (IPRC) menggelar diskusi publik Forum Profesor Bandung bertajuk Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung. Forum ini menjadi ruang evaluasi terbuka atas kinerja Pemerintah Kota Bandung sekaligus mendorong kolaborasi yang lebih teknis antara dunia akademik dan pemerintah daerah.
Diskusi berlangsung di Ballroom Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, para guru besar, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Perluas Penghentian Izin Perumahan ke Seluruh Jawa Barat, Ini Alasannya
Forum Jembatan Kampus dan Kebijakan Publik
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi, menegaskan bahwa Forum Profesor Bandung dirancang sebagai penghubung antara kajian akademik dan praktik kebijakan publik.
Menurut Muradi, selama ini kampus memiliki banyak forum keilmuan, mulai dari dewan profesor hingga diskusi guru besar. Namun, keterhubungannya dengan implementasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal.
“Banyak gagasan akademik yang kuat secara konsep, tetapi belum terhubung langsung dengan operasional pemerintahan. Forum ini mencoba mengisi ruang tersebut,” ujarnya.
Kinerja Wali Kota Dinilai Masih di Jalur Tepat
Meski masa kepemimpinan Wali Kota Bandung belum genap satu tahun, Muradi menilai arah kebijakan yang dijalankan masih berada on the track. Namun, ia mengingatkan bahwa evaluasi harus terus dilakukan secara periodik.
Ia menyoroti tiga agenda penting yang perlu diperkuat ke depan, yakni penetapan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta kolaborasi teknis dengan perguruan tinggi agar kebijakan tidak berhenti di level normatif.
“Yang penting forum seperti ini tidak berhenti sebagai wacana. Harus ada keterhubungan teknis antara kampus dan pemerintah,” tegasnya.
Terkait isu hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak otomatis melumpuhkan roda pemerintahan. Menurutnya, efektivitas tetap bisa dijaga melalui peran wali kota, sekretaris daerah, dan optimalisasi kinerja dinas.
“Banyak contoh di daerah lain, pemerintahan tetap berjalan efektif meski ada dinamika hukum, selama koordinasi dan programnya diterima publik,” kata Muradi.
