BeritaBandungRaya.com – Aksi protes terhadap Bupati Pati, Sudewo, terus membesar meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen telah dibatalkan. Sejak awal Agustus 2025, seruan agar Sudewo mundur dari jabatannya kian nyaring terdengar di jalan-jalan hingga media sosial.
Spanduk dan Aksi Massa
Pada 11–12 Agustus 2025, spanduk bertuliskan “Pecat Bupati Sudewo” mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Koordinator lapangan aksi menyebut, jumlah peserta demo berikutnya berpotensi menembus 50 ribu orang, dengan rute menuju Alun-Alun Pati dan Pendopo Kabupaten.
BACA JUGA: Deretan Kebijakan Kontroversial Terungkap, 50 Ribu Warga Pati Tuntut Sudewo Mundur
13 Agustus: Unjuk Rasa Besar dan Kericuhan
Puncak protes terjadi pada 13 Agustus 2025, saat ribuan warga memadati Alun-Alun Pati sejak pagi. Bupati Sudewo sempat hadir untuk menyampaikan permintaan maaf di hadapan massa. Namun, sebagian peserta aksi tetap meluapkan amarahnya dengan melempar botol, sepatu, hingga membakar satu unit mobil polisi.
Kericuhan ini menyebabkan sedikitnya 34 orang terluka dan 11 orang diamankan pihak kepolisian karena diduga sebagai provokator.
DPRD Gunakan Hak Angket
Di hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk panitia khusus hak angket untuk menyelidiki kebijakan pajak dan gaya kepemimpinan Sudewo. Jika ditemukan pelanggaran serius, langkah ini bisa berujung pada proses pemakzulan.
Sorotan Pemerintah Pusat dan KPK
Situasi di Pati ikut menarik perhatian nasional. Juru bicara Presiden mengingatkan agar para pejabat publik tidak bersikap arogan dalam membuat kebijakan, yang dinilai sebagai teguran halus untuk Bupati Pati.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menelusuri dugaan suap yang melibatkan Sudewo terkait proyek kereta dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Temuan ini semakin menambah tekanan politik terhadapnya.
