Dedi yang saat itu datang mengenakan pakaian serba putih dan sandal jepit berbeda warna — hijau di kaki kiri dan biru di kanan — tampak berusaha menenangkan suasana. Meski begitu, perdebatan tak terelakkan.
“Dasarnya jelas, ini saluran air. Kalau demi kepentingan rakyat dan mencegah banjir, harus dilakukan,” tegas Dedi Mulyadi.
Sementara itu, si kakek bersikeras cara pemerintah salah dan menilai pembongkaran dilakukan semena-mena.
“Gak bisa seenaknya begini. Memang negara begini?” bentaknya kepada Gubernur.
Dedi pun membalas dengan keras, “Saya juga menjalankan tugas negara. Saya juga negara. Dan saya melindungi rakyat—rakyat dari banjir. Di sana kebanjiran, petani tidak bisa nyawah 20 hektare.”
Ketegangan mencapai puncak ketika Dedi menanyakan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki warga tersebut.
“Ada IMB? Kalau tidak ada, berarti melanggar aturan. Gak boleh bangun di atas sepadan sungai,” ujarnya.
Kakek itu menjawab, “Saya sudah minta IMB tapi tidak dikeluarkan oleh pemda.”
Dedi pun menegaskan, “Kalau tidak ada IMB, statusnya ilegal. Kalau bapak tahu hukum, kenapa melanggar hukum?”
Momen tersebut membuat warga sekitar yang menonton ikut bersorak. Meski sempat bersitegang, Dedi Mulyadi tetap menegaskan bahwa proyek normalisasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai dan mencegah banjir yang kerap merendam wilayah pertanian di sekitar Karawang Barat.
Konteks Proyek Normalisasi Sungai Karawang
Program normalisasi sungai yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari upaya pemulihan fungsi daerah aliran sungai (DAS) yang selama ini mengalami penyempitan akibat bangunan liar.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi risiko banjir tahunan yang sering terjadi di sejumlah kawasan di Karawang dan sekitarnya.
