“Pembangunan kependudukan sejatinya adalah pembangunan peradaban. Maka, pendekatannya harus inklusif, adaptif terhadap transformasi digital, dan menjunjung tinggi kualitas manusia,” ujar Sri Paduka.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Melalui pertemuan ini, harapannya PJPK benar-benar diinternalisasi dalam RPJMD semua daerah.
Lebih dari 80 perwakilan kabupaten/kota dan lima provinsi hadir dalam kegiatan ini, menunjukkan antusiasme dan kesadaran daerah terhadap pentingnya integrasi isu kependudukan dalam agenda pembangunan.
Dengan Garut sebagai contoh konkret, diharapkan daerah lain bisa segera menyesuaikan dan menyempurnakan dokumen RPJMD mereka. Tidak hanya sekadar memenuhi administrasi, tetapi benar-benar mengusung nilai strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.***
