Di tengah upaya perlindungan lahan pertanian, BPN juga menyoroti maraknya penawaran rumah dan kavling di kawasan yang sebenarnya diperuntukkan bagi pertanian.
Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran properti berharga murah tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas dan kesesuaian tata ruang lokasi yang ditawarkan.
Iim mengingatkan calon pembeli agar memeriksa rekam jejak pengembang serta memastikan status zonasi tanah sebelum melakukan transaksi.
Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi resmi pemerintah, di antaranya Gistaru dan Bumi ATR, untuk mengetahui informasi mengenai peruntukan ruang suatu bidang tanah.
Menurutnya, langkah pemeriksaan sejak awal penting dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat membeli rumah atau kavling yang ternyata berada di kawasan dengan pembatasan pembangunan.
Persoalan alih fungsi lahan pertanian juga memiliki konsekuensi hukum. Iim menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan LP2B dan peraturan tata ruang dapat berujung pada sanksi pidana, termasuk denda dan ancaman hukuman bagi pihak yang terbukti melanggar.
Sanksi tersebut tidak hanya berpotensi dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan.
Karena itu, integrasi LP2B ke dalam RTRW dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan menjadi langkah penting Pemkab Bandung untuk menjaga keberadaan sawah produktif.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan wilayah dengan perlindungan lahan pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.***












