“Progres on corridor masih menunggu kontrak. Rencananya kontrak dilakukan bulan Februari ini, termasuk untuk pembangunan halte dan separator jalur,” katanya.
Untuk meminimalkan dampak kemacetan selama pembangunan fasilitas pendukung operasional BRT Bandung Raya, Dishub Kota Bandung akan menerapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas. Langkah tersebut meliputi rekayasa lalu lintas di ruas jalan terdampak, serta penempatan personel Dishub di lapangan.
Dishub juga akan berkoordinasi intensif dengan kepolisian guna memastikan pengaturan lalu lintas berjalan efektif selama proses konstruksi berlangsung.
“Yang paling penting nanti adalah penempatan petugas. Kami juga akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait pola rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan,” ujar Rasdian.
Baca Juga: Tips Mendapatkan Cuan dari Konten, Ini Strategi Agar Kreator Bisa Hasilkan Uang Tanpa Harus Viral
Selain itu, Dishub Kota Bandung berencana menggelar Forum Group Discussion (FGD) melalui Forum Lalu Lintas pada Februari 2026. Forum tersebut akan membahas skema pengaturan lalu lintas secara komprehensif, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, seiring pembangunan sistem BRT Bandung Raya.
“FGD Forum Lalu Lintas akan membahas antisipasi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang terhadap dampak pembangunan ini,” tutur Rasdian.
Pembangunan BRT Bandung Raya diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa dampak sementara berupa kemacetan akan ditangani melalui perencanaan lalu lintas yang matang dan terkoordinasi.***
