Tiga Tanggung Jawab Pemerintah dalam Literasi
Dalam paparannya, Farhan menyebut tiga tanggung jawab utama pemerintah dalam penguatan literasi, yakni:
-
Menjadikan buku sebagai media penyimpanan memori kolektif Kota Bandung,
-
Menjamin ketersediaan dan akses buku yang merata,
-
Membiasakan budaya membaca, baik melalui buku fisik maupun digital.
Ia menekankan pentingnya kehadiran buku di ruang-ruang publik agar literasi menjadi bagian dari keseharian warga.
BACA JUGA: Jadwal Atraksi Barongsai Imlek 2026 di Bandung, Catat Lokasi dan Tanggal Pertunjukannya
DPR RI Soroti Darurat Literasi Nasional
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai kondisi literasi nasional berada pada situasi darurat, meskipun angka melek huruf Indonesia tergolong tinggi.
“Basisnya tentu objektif. Angka melek huruf kita tinggi, 98 persen untuk huruf dan di atas 92 persen untuk angka. Tapi kalau bicara literasi, kondisinya sangat darurat,” kata Willy.
Menurutnya, literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga memahami informasi, membangun ekosistem perbukuan yang sehat, dan menumbuhkan daya pikir kritis.
“Yang paling tinggi dari literasi itu adalah berpikir kritis dan di situlah problem kita sekarang. Kita bisa lihat sendiri toko-toko buku banyak yang gulung tikar,” ujarnya.
Literasi untuk Manfaat Sosial Warga
Farhan menilai diskusi bersama para pemangku kepentingan menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan agar ekosistem literasi di Kota Bandung mampu menghasilkan manfaat sosial nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.***
