”Dengan adanya payung hukum ini, kami berharap penyelesaian sengketa hukum atau penagihan kredit bermasalah dapat berjalan lebih efektif, sesuai koridor hukum yang berlaku, tanpa mengesampingkan pendekatan humanis namun tetap tegas,” tambahnya.
Melalui MoU ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi akan memberikan dukungan berupa Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hukum (Legal Opinion/Legal Assistance) untuk meminimalisir kesalahan prosedur hukum serta Tindakan Hukum Lainnya guna menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara.
Sinergi ini diharapkan tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan masyarakat luas di Kabupaten Sukabumi, sehingga iklim ekonomi daerah tetap stabil dan terjaga.***
