Sejarah dan Perkembangan QRIS
QRIS, dibaca “kris”, diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional pembayaran menggunakan QR Code. Tujuannya adalah menyatukan berbagai sistem QR dari berbagai penyelenggara layanan pembayaran agar lebih efisien dan mudah digunakan masyarakat.
Pengguna cukup memindai satu jenis kode QR, tanpa perlu bingung apakah berasal dari dompet digital A, bank B, atau aplikasi C. Sistem ini diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) dan terus mengalami pengembangan hingga kini.
Selama pandemi COVID-19 pada 2020, QRIS mengalami lonjakan adopsi karena kebutuhan transaksi tanpa kontak. Di akhir tahun tersebut, lebih dari tiga juta merchant telah menggunakan QRIS.
Pada 2021, fitur QRIS TUNTAS diluncurkan untuk menambah layanan tarik tunai, transfer, dan setor melalui kode QR, memperluas fungsi QRIS dari sekadar alat pembayaran menjadi alat transaksi keuangan digital yang lebih lengkap.
Per akhir 2023, jumlah merchant pengguna QRIS menembus 26 juta, mencakup pelaku usaha dari sektor informal hingga ritel modern.
Baca Juga: Jamu: Keajaiban Warisan Tradisional untuk Kesehatan Tubuh dan Pikiran
Menuju Ekspansi Global
Tak hanya fokus pada dalam negeri, Bank Indonesia juga mendorong ekspansi QRIS ke luar negeri. Saat ini, QRIS sudah digunakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta terus diperluas ke negara-negara lain.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan ada delapan negara Asia yang menjadi target utama pengembangan QRIS lintas negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab.
“Fokus kami adalah memperluas QRIS ke delapan negara Asia ini sebagai bagian dari agenda konektivitas sistem pembayaran di kawasan,” kata Perry dalam acara peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030 di Jakarta Convention Center, Agustus 2024 lalu.
Di tengah sorotan internasional, QRIS justru menunjukkan daya tariknya sebagai simbol kemandirian sistem pembayaran nasional. Meski dikritik, dukungan publik terhadap QRIS menjadi sinyal bahwa masyarakat Indonesia siap berdiri di belakang inovasi dalam negeri, terutama yang mendorong inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi nasional.
