BeritaBandungRaya.com – Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya perundungan (bullying) sekaligus memutus mata rantai perkawinan anak di Jawa Barat. Sayangnya, jumlah SSK di Jawa Barat masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di Jawa Barat. Secara keseluruan terdapat 212 SSK di Jawa Barat, terdiri atas 146 SMP dan 66 SMA. Terdapat lima kabupaten dan kota yang tidak memiliki SSK sama sekali.
“Diperlukan penguatan pendidikan karakter dan literasi kependudukan di lingkungan sekolah melalui SSK. SSK mengintegrasikan wawasan kependudukan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi SSK sebagai Upaya Integrasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Zero Bullying di Aula Dewi Sartika Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Rajiman, Kota Bandung, pada Selasa (29/4/2025).
Siska yang memberikan sambutan atas nama Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa peran SSK sangat strategis. Melalui SSK, sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar akademik, melainkan turut membentuk nilai-nilai kehidupan, termasuk kesadaran akan pentingnya perencanaan kehidupan, kesehatan reproduksi, serta membangun empati dan relasi sosial yang sehat di kalangan remaja.
“Karena itu, rapat koordinasi SSK ini merupakan salah satu komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi berbagai isu kependudukan, antara lain mencegah perkawinan anak dan menciptakan lingkungan yang bebas perundungan (zero bullying). Kami berharap forum ini mampu memperkuat dukungan kebijakan dan program lintas sektor untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” harap Siska.
Siska mengingatkan, potensi sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat sangat besar mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang berusia di bawah 19 tahun mencapai lebih dari 15 juta jiwa atau sekitar 30,97 persen dari total penduduk Jawa Barat. Artinya, lebih dari seperempat penduduk Jawa Barat adalah anak-anak yang harus dilindingi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Potensi ini akan berdampak besar terhadap pembangunan jika dapat dioptimalkan.
