Kebebasan Pers Harus Tetap Beretika
Bagus menegaskan, LBH Ansor tetap mendukung prinsip kebebasan pers, namun menolak keras praktik jurnalistik yang dianggap melewati batas etika.
“Kebebasan pers tidak boleh kebablasan. Pemberitaan harus tetap berimbang dan beretika,” ujarnya.
Menurutnya, peran ulama dan pesantren sangat penting dalam sejarah dan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan serta pembentukan karakter masyarakat.
“Ulama adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Tidak pantas dijadikan bahan olok-olok dalam tayangan televisi,” tegasnya.
Respons Publik dan Seruan Boikot
Sementara itu, unggahan resmi akun Trans7 di Instagram langsung menuai gelombang protes dari warganet. Belasan ribu komentar membanjiri kolom unggahan dengan tagar #BoikotTrans7 yang menjadi tren di media sosial.
Sejumlah tokoh dan komunitas santri seperti Romzi Ahmad, Ulinnuha Lazulfaa, serta akun komunitas Santri Keren, NU Garis Lucu, dan Cahpondok, ikut mengunggah pernyataan sikap dari AIS Nusantara yang menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak CT Corp dan Trans7 dalam waktu 1×24 jam.
Mereka juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menjatuhkan teguran keras kepada stasiun televisi tersebut, karena dianggap mengabaikan etika jurnalistik dan tanggung jawab kultural terhadap komunitas pesantren.
Latar Belakang
Kasus ini bermula dari cuplikan tayangan program Xpose Trans7 yang menampilkan narasi terkait sosok KH. Anwar Manshur dengan gaya penyampaian yang dianggap tidak sopan. Video tersebut kemudian viral dan menimbulkan reaksi luas dari kalangan santri, alumni pesantren, dan masyarakat umum.
LBH Ansor Kediri menegaskan, langkah hukum ini diambil bukan untuk membatasi pers, melainkan memastikan media menjalankan fungsinya secara edukatif, berimbang, dan menghormati nilai-nilai sosial serta keagamaan.***
