Tim Pengawas Khusus dan Ancaman Hukuman Pidana
Farhan juga mengumumkan akan membentuk tim pengawas khusus yang akan melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang menjadi favorit masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pungli (pungutan liar) maupun bentuk kecurangan lainnya.
“Kita siap libatkan aparat, dari TNI sampai Kejaksaan. Kalau ada yang coba-coba main suap, baik pemberi maupun penerimanya siap kita proses hukum. Jangan korbankan masa depan anak-anak hanya demi kepentingan sesaat,” tegasnya.
BACA JUGA: Menaker Tegaskan BSU 2025 Cair Penuh Rp 600 Ribu, Tak Ada Potongan
Upaya Pemerataan Akses Pendidikan
Di luar soal integritas, Farhan juga menyoroti isu pemerataan akses pendidikan. Ia menyebut Pemkot Bandung terus mencari solusi untuk wilayah-wilayah yang minim fasilitas pendidikan negeri. Salah satunya dengan membuka peluang kerja sama lebih erat dengan sekolah swasta serta menyiapkan fasilitas transportasi khusus untuk siswa.
“Bagi kami, pendidikan gratis itu bukan hanya soal sekolah negeri. Kami dukung keputusan Mahkamah Konstitusi agar anak-anak juga bisa mengakses pendidikan gratis di sekolah swasta melalui skema bantuan yang tepat,” ujarnya.
Soal persepsi sekolah favorit, Farhan menegaskan bahwa solusinya bukan dengan larangan, tetapi meningkatkan kualitas semua sekolah agar setara.
“Saya ingin sekolah di Cibiru kualitasnya sama bagusnya dengan sekolah yang di pusat kota. Itu baru pemerataan yang sesungguhnya,” pungkasnya.***
