“Pengujian melalui proses sengketa ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana sistem e-Voting dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti fisik. Bagi kami, keandalan teknologi tidak hanya ditunjukkan melalui proses penghitungan elektronik, tetapi juga melalui ketersediaan mekanisme verifikasi yang memungkinkan hasil pemungutan suara diperiksa kembali secara terbuka,” ungkap Rizqi.
Sementara itu, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari, yang turut memantau proses implementasi teknologi tersebut, menegaskan bahwa perlindungan hak pilih masyarakat merupakan tujuan utama pemeriksaan.
“Tujuan utama pemeriksaan ini adalah memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlindungi, setiap suara yang sah dihormati, dan hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka,” tegasnya.
Di sisi komunikasi dan tata kelola perusahaan, VP Corporate Secretary PT INTI (Persero), Risky Putri Perwati, menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap teknologi perlu dibangun melalui keterbukaan informasi dan penyampaian fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagi INTI Group, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Kami memandang pengalaman di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian dari rekam jejak perusahaan dalam menghadirkan solusi digital yang memiliki nilai manfaat dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital,” ujarnya.














3 komentar
Komentar ditutup.