Cegah Penyelewengan Dana Desa, Pemkab Bandung Wajibkan Seluruh Transaksi Keuangan Nontunai

BeritaBandungRaya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperketat pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan mewajibkan seluruh transaksi dilakukan secara nontunai. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, sekaligus menutup celah penyalahgunaan anggaran di tingkat pemerintahan desa.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, kewajiban transaksi nontunai bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Nomor 328 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan aturan tersebut, setiap aliran dana desa harus tercatat melalui mekanisme perbankan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi ada praktik penahanan dana ataupun tindakan yang berpotensi merugikan keuangan desa.

“Seluruh transaksi harus dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada lagi penahanan maupun penyalahgunaan dana desa,” kata Dadang seusai menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gedung Moch. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Penerapan transaksi nontunai mencakup berbagai kebutuhan pembayaran pemerintah desa. Di antaranya penghasilan tetap aparatur desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga insentif bagi pengurus RT dan RW.

Seluruh pembayaran tersebut wajib disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah berharap proses pencairan anggaran menjadi lebih tertib sekaligus meminimalkan potensi keterlambatan distribusi dana yang selama ini kerap dikeluhkan di lingkungan pemerintahan desa.