BeritaBandungRaya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus melakukan pembenahan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan proses tersebut tidak menjadi penghambat bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung.
Sinkronisasi data titik koordinat dan luasan LSD menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan tata ruang. Upaya ini sekaligus dilakukan agar perlindungan lahan pertanian tetap berjalan seiring dengan upaya meningkatkan iklim investasi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, mengatakan daerahnya telah memiliki sejumlah regulasi yang memberikan kemudahan bagi para investor.
Menurut Ben, berbagai kebijakan tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Bandung untuk menarik investasi. Namun, kemudahan berusaha tetap harus memperhatikan ketentuan pemerintah pusat, terutama terkait perlindungan lahan pertanian produktif.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah pengajuan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ben menjelaskan, Kabupaten Bandung juga memiliki keunggulan dalam penyusunan dokumen tata ruang. Proses penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai relatif cepat dibandingkan sejumlah daerah lainnya.












