“Kecepatan Kabupaten Bandung dalam menyusun RTRW menjadi salah satu keunggulan. Begitu pula dengan RDTR yang proses penyelesaiannya relatif lebih cepat dibandingkan daerah lain,” ujar Ben kepada awak media, Selasa (4/8/2026).
Untuk mendukung kepastian tata ruang tersebut, Pemkab Bandung kini memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Sinkronisasi data LSD dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sejumlah dinas teknis.
Instansi yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Keterlibatan berbagai pihak ini diperlukan agar data mengenai lokasi dan luas lahan sawah memiliki kesesuaian antarlembaga.
Ben menegaskan, proses penyelarasan data tersebut tidak akan menghentikan pelayanan perizinan maupun fasilitasi investasi. Calon investor yang hendak mengajukan lokasi usaha tetap dapat memperoleh pendampingan dari DPMPTSP.
Apabila terdapat pengajuan lokasi investasi yang membutuhkan kepastian mengenai kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan titik koordinat, DPMPTSP siap mempertemukan investor dengan perangkat daerah terkait.
“Kami tetap memberikan fasilitasi kepada investor. Jika diperlukan pemeriksaan kesesuaian peruntukan lahan berdasarkan titik koordinat yang diajukan, kami siap mengoordinasikannya dengan Dinas PUTR dan Dinas Pertanian,” katanya.
Dengan mekanisme koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap persoalan tata ruang dapat diselesaikan melalui pembahasan teknis tanpa harus menghambat proses investasi yang sedang berjalan.












