BeritaBandungRaya.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menggelar rapat pra-harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bandung tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan ini digelar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) di bawah arahan Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar.
Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kepala Divisi P3H Ferry Gunawan C. bersama Kelompok Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jabar berdiskusi dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
Dalam pembahasan konsepsi, tim perancang Kanwil Kemenkum Jabar menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sejumlah urusan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di antaranya peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak.
Dalam rapat tersebut, tim perancang juga menyampaikan masukan mengenai pemisahan pengaturan Pengarusutamaan Gender dengan materi perlindungan perempuan dan anak.
BACA JUGA: Tribun Jabar Hadirkan Kantor Baru, Usung Green Office dan Ruang Kreatif untuk Komunitas
Pemisahan tersebut dinilai dapat memberikan ruang pengaturan yang lebih spesifik dan mendalam, khususnya terkait penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan khusus anak.












