Meski demikian, penggabungan beberapa materi muatan dalam satu peraturan daerah tetap dimungkinkan sepanjang masih berada dalam lingkup urusan pemerintahan yang berkaitan dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan pra-harmonisasi ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan konsepsi Raperda sebelum memasuki tahapan harmonisasi peraturan perundang-undangan.***












