Kemenkum Jabar Bahas Raperda Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bandung

Meski demikian, penggabungan beberapa materi muatan dalam satu peraturan daerah tetap dimungkinkan sepanjang masih berada dalam lingkup urusan pemerintahan yang berkaitan dan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan pra-harmonisasi ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan konsepsi Raperda sebelum memasuki tahapan harmonisasi peraturan perundang-undangan.***