BeritaBandungRaya.com – Kasus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat yang viral karena diduga meminta fee atau bayaran mendapat perhatian DPRD. Pemkab Bandung Barat didesak transparan dalam mengusut persoalan tersebut, termasuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi. Ia meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak hanya melakukan penanganan secara internal, tetapi juga memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Menurut Sandi, keterbukaan informasi diperlukan agar publik mengetahui sejauh mana proses pemeriksaan terhadap ASN bernama Indah Yusuvia Pratama tersebut.
Terlebih, persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, DPRD mendorong instansi terkait segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada masyarakat.
“Kami meminta Inspektorat bersama BKPSDM segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai proses penanganan kasus ini, termasuk sanksi yang mungkin diberikan. Apalagi, Sekda sudah menunjukkan keseriusannya dalam menyikapi persoalan tersebut,” ujar Sandi saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2026).
Persoalan ini semakin menjadi sorotan setelah Indah menyampaikan klarifikasi terkait aktivitas siaran langsung di media sosial yang sebelumnya viral.












