Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah daerah harus menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan aturan kepegawaian.
“Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh dan ketentuan yang berlaku benar-benar dijalankan. Jika pelanggaran terbukti, penindakan harus dilakukan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sandi.
Sandi berharap Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Bandung Barat segera menuntaskan pemeriksaan serta menyampaikan hasilnya secara terbuka.
Dengan demikian, penanganan dugaan pelanggaran yang menyeret ASN PUTR tersebut tidak berhenti pada klarifikasi dan permintaan maaf, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tindak lanjut pemerintah daerah.***












