Mulai 2027, 199 Desa di Kabupaten Bandung Bakal Gelar Pilkades Digital, Begini Mekanisme e-Voting

Aspek regulasi juga menjadi perhatian karena penerapan pemungutan suara elektronik harus memiliki landasan hukum yang jelas.

Pelaksanaan Pilkades digital tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara elektronik.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bandung berupaya memastikan seluruh aspek pelaksanaan telah dipersiapkan sebelum memasuki tahapan pemilihan.

Mulai dari kesiapan aturan, administrasi, infrastruktur teknologi, hingga kemampuan sumber daya manusia akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Penerapan Pilkades digital diharapkan tidak hanya mengubah mekanisme pemungutan suara dari sistem konvensional menjadi elektronik, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola demokrasi di tingkat desa.

Dengan rencana pelaksanaan yang dimulai pada 2027, Pemkab Bandung kini memiliki pekerjaan untuk memastikan sistem tersebut dapat diterapkan secara aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di seluruh desa yang menjadi sasaran program.***