BeritaBandungRaya.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan, transparansi, dan ketepatan penyusunan anggaran menjadi hal penting untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pesan tersebut disampaikan Dadang saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) itu diikuti ratusan aparatur pemerintahan desa.
Dadang, yang akrab disapa KDS, mengatakan kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memahami batasan serta ketentuan dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola keuangan desa.
“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegasnya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara partisipatif dan sesuai ketentuan. Musyawarah pembangunan, mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, perlu dilaksanakan secara berjenjang.
BACA JUGA: Komunitas MPAD Dorong Senior Tetap Aktif dan Sehat Melalui Olahraga Padel
Selain itu, penyusunan program pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Setiap kegiatan perlu didasarkan pada kebutuhan, kajian, serta perhitungan anggaran yang jelas.











