Dadang juga menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan standar harga yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati dan dievaluasi setiap tahun.
“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.
Menurut Dadang, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah anggaran digunakan. Upaya pencegahan harus dimulai sejak proses perencanaan agar potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal.
Ia juga menyebut sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, setiap tahapan perencanaan harus dijalankan dengan penuh integritas dan sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang mengapresiasi DPMD Kabupaten Bandung yang menggelar seminar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Bandung meningkatkan pengawasan hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa memperbaiki tata kelola sekaligus mencegah potensi penyimpangan.
“Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.











