Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian mengatakan pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
Dalam seminar tersebut, DPMD untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber. Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi itu dimaksudkan untuk menghadirkan perspektif eksternal dalam melihat penyelenggaraan pemerintahan desa.
BACA JUGA: Lima Hotel Marriott di Bandung Perkuat Kemitraan Lewat GCAW 2026
“Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa,” ujar Supardian.
Supardian menambahkan, pengurangan anggaran desa perlu disikapi dengan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan memprioritaskan kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta memastikan seluruh tahapan siklus anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 tersebut diikuti 841 peserta. Mereka terdiri atas 31 camat, serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD.
Para peserta mendapatkan pembekalan melalui empat materi utama, yakni kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa; penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur desa; tata kelola keuangan serta aset desa yang transparan dan akuntabel; serta peran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi.











