“Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di tingkat wilayah tidak terganggu. Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Bupati Bandung Soroti Serapan Anggaran OPD
Selain kesiapsiagaan menghadapi bencana, Dadang juga menyoroti kinerja keuangan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi serapan anggarannya masih di bawah 70 persen segera melakukan percepatan dan mengevaluasi manajemen pelaksanaan program.
Di sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung disebut baru mencapai sekitar 74,79 persen. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh OPD penghasil diminta melakukan evaluasi secara rutin, baik mingguan maupun harian.
BACA JUGA: Lima Hotel Marriott di Bandung Perkuat Kemitraan Lewat GCAW 2026
Sekretaris Daerah bersama para asisten juga diminta memimpin penyusunan strategi percepatan agar tidak terjadi kendala pembayaran menjelang akhir tahun.
“Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Dadang.
ASN Diminta Profesional dan Proaktif
Dalam arahannya, Dadang turut mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung agar bersikap bijak dan profesional dalam menyikapi dinamika isu nasional.
Ia meminta jajarannya tidak mengeluarkan pernyataan yang kurang tepat di ruang publik. Adapun persoalan kebijakan di tingkat pusat agar diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.












2 komentar
Komentar ditutup.