Selain terlibat dalam tim verifikasi lintas perangkat daerah, BKPSDM juga membentuk tim internal untuk menangani ASN yang nantinya terbukti melanggar ketentuan disiplin.
Enjang mengatakan, penanganan terhadap pegawai yang terbukti bermain judi online akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BACA JUGA: FIK UI Ajak Mahasiswa Terapkan Power Nap, Dorong Kampus Ramah Istirahat
“Nanti, seumpama ada ASN di lingkungan Pemkab Bandung yang terbukti bermain judi online, langsung dilakukan pembinaan pada pegawai bersangkutan,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta jajarannya segera mencocokkan identitas dan lokasi kerja 1.066 ASN yang tercantum dalam data pemain judi online tersebut.
Dadang menegaskan, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan terlebih dahulu siapa saja yang benar-benar bekerja di lingkungan Pemkab Bandung.
Ia mengaku kecewa dengan munculnya data tersebut. Terlebih, jumlah ASN yang terindikasi aktivitas judi online di Kabupaten Bandung pada 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, pada 2024 tercatat 613 ASN terindikasi aktivitas judi online dengan nilai deposit sekitar Rp5,51 miliar. Angka tersebut meningkat pada 2025 menjadi 1.066 orang dengan total deposit mencapai Rp6,59 miliar.
“Setelah diverifikasi ternyata ada ASN Pemkab Bandung yang benar-benar terbukti melakukan judi online, saya minta diproses dan tindak tegas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Dadang.***












