Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari potensi wisata di wilayahnya.
BACA JUGA: FIK UI Ajak Mahasiswa Terapkan Power Nap, Dorong Kampus Ramah Istirahat
Selain mendorong kegiatan ekonomi, pengembangan desa wisata juga diharapkan mampu menjaga sekaligus memperkenalkan potensi daerah dan kearifan lokal kepada para pengunjung.
Meski demikian, pengembangan usaha pariwisata tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, mitigasi bencana, serta kesesuaian tata ruang.
“Namun, keberlanjutan lingkungan tersebut juga tetap mengedepankan mitigasi dan kesesuaian tata ruang. Misal, pelaku usaha tidak boleh mendirikan tempat menginap di lereng atau sempadan sungai,” ucap Wawan.
Ia menjelaskan, penyusunan raperda tersebut juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan terbaru pemerintah pusat di bidang kepariwisataan.
Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Propemperda 2027 memuat 10 rancangan peraturan daerah. Sebanyak tujuh raperda merupakan usulan eksekutif, sedangkan tiga lainnya berasal dari legislatif.***













