Menurutnya, proses pemeriksaan identitas dan instansi tempat bekerja masih berlangsung. Oleh sebab itu, informasi yang beredar perlu disikapi secara objektif dengan mengutamakan hasil verifikasi.
Ia berharap masyarakat dapat membedakan antara data indikasi dan hasil pembuktian agar tidak menimbulkan persepsi keliru terhadap ASN yang menjalankan tugas pemerintahan.
“Kami berharap masyarakat tidak langsung memberikan penilaian kepada seluruh ASN Kabupaten Bandung. Data ini masih harus diperiksa, sehingga kesimpulan harus didasarkan pada fakta dan hasil verifikasi,” ungkap Dadang.
Pemkab Bandung selanjutnya akan menggunakan hasil pencocokan data tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap ASN yang terbukti melanggar ketentuan.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal agar aparatur tetap menjaga integritas dan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.***












