Ia juga menyinggung kejadian bencana yang sebelumnya melanda wilayah Pacira (Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali). Pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapan pemerintah di tingkat kecamatan dalam menghadapi situasi darurat.
Karena itu, apabila terjadi bencana atau kondisi yang membutuhkan penanganan segera, para camat diminta langsung menyampaikan laporan kepada pimpinan agar langkah penanggulangan dapat dilakukan secepat mungkin.
Dadang menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan pelayanan ketika menghadapi situasi sulit. Jangan sampai aktivitas pemerintahan justru tidak berjalan ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah.
Untuk mendukung efektivitas tugas tersebut, KDS juga meminta agar agenda rapat yang tidak mendesak dapat dialihkan ke pertemuan virtual melalui Zoom. Dengan demikian, para camat tidak perlu meninggalkan wilayah kerja hanya untuk menghadiri kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring.
“Agenda rapat yang sifatnya tidak mendesak bisa dilaksanakan secara daring. Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di wilayah tetap berjalan, sehingga pemerintah selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.
Baca Juga: Komunitas MPAD Dorong Senior Tetap Aktif dan Sehat Melalui Olahraga Padel
Bupati Bandung Soroti Serapan Anggaran OPD
Selain persoalan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Dadang Supriatna turut memberikan perhatian terhadap perkembangan realisasi anggaran dan pendapatan daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026.













