Jelang Akhir Tahun 2026, Bupati Bandung Larang Camat ke Luar Kota dan Minta OPD Kebutan Serapan Anggaran

Dalam rakor tersebut, KDS juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung agar menjaga sikap profesional di tengah berkembangnya berbagai isu nasional.

Ia meminta jajarannya lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat atau pernyataan di ruang publik. ASN diharapkan tidak mengeluarkan komentar yang berpotensi menimbulkan persoalan dan tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Sementara itu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat diminta untuk disikapi sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Pemkab Bandung harus tetap berfokus pada pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.

Menutup arahannya, Dadang kembali menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang proaktif di seluruh perangkat daerah.

Setiap OPD diminta menjalankan fungsi dan tanggung jawab berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa harus terus-menerus menunggu instruksi pimpinan.

Kesiapan menghadapi agenda pemerintahan berikutnya juga harus mulai dilakukan sejak dini. Dengan demikian, seluruh program dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai rencana.

Melalui sejumlah instruksi tersebut, Pemkab Bandung diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta menuntaskan pelaksanaan anggaran dan target pendapatan daerah menjelang akhir 2026.***