Pertama, perbaikan iklim investasi sekaligus pemerataan persebaran penanaman modal di berbagai wilayah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas investasi agar tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu.
Kedua, pengembangan sektor pangan sebagai salah satu bidang yang menjadi prioritas penanaman modal. Ketiga, penguatan investasi pada sektor infrastruktur dan energi untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Keempat, mendorong konsep green investment atau investasi hijau yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kelima, meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat mengambil bagian dalam perkembangan investasi daerah.
Selanjutnya, arah kebijakan keenam berkaitan dengan fasilitasi serta pemberian insentif penanaman modal. Sementara kebijakan ketujuh diarahkan pada penguatan promosi investasi untuk memperluas peluang masuknya investor ke Kabupaten Bandung Barat.
Tim perancang Kanwil Kemenkum Jabar juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang melatarbelakangi perlunya perubahan regulasi tersebut.
Baca Juga: GoTo Cetak Laba Bersih Rp441 Miliar pada Kuartal III 2026, Target EBITDA Naik
Salah satunya adalah perkembangan kebijakan nasional setelah hadirnya regulasi terbaru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan daerah sebelumnya yang dinilai sudah tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat lebih tinggi.
Karena itu, penyesuaian Raperbup dinilai penting agar kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bandung Barat memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.












