Kemenkum Jabar Finalisasi Raperbup Investasi Bandung Barat, Ini 7 Arah Kebijakan yang Dibahas

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Pemkab Bandung Barat menjelaskan bahwa perubahan Raperbup RUPMK memang diarahkan untuk menyesuaikan kebijakan investasi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

Penyesuaian tersebut juga dimaksudkan agar substansi peraturan bupati dapat mengakomodasi tujuh arah kebijakan penanaman modal, sekaligus menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pembangunan daerah.

Melalui proses finalisasi ini, Kanwil Kemenkum Jabar dan Pemkab Bandung Barat diharapkan dapat menghasilkan regulasi investasi yang lebih harmonis, adaptif, serta mampu menjadi pedoman dalam mengembangkan iklim penanaman modal.

Penyempurnaan Raperbup RUPMK tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat daya tarik investasi Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan berbagai sektor potensial.***