BeritaBandungRaya.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Tahun 2017–2028.
Pembahasan yang berlangsung secara daring pada Selasa (28/7/2027) tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan investasi daerah dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.
Rapat finalisasi ini dilaksanakan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jabar di bawah arahan Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar.
Dari ruang rapat Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Jabar, Kepala Divisi P3H Ferry Gunawan C. bersama jajaran perancang peraturan perundang-undangan membahas substansi perubahan regulasi tersebut dengan perwakilan perangkat daerah Pemkab Bandung Barat.
Dalam pembahasannya, tim perancang Kanwil Kemenkum Jabar menekankan pentingnya memastikan materi Raperbup memiliki landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rancangan perubahan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
Baca Juga: Nasib Gibran di Ujung Tanda Tangan 50 Anggota DPR, Benarkah Bisa Dimakzulkan?
Selain kesesuaian dasar hukum, terdapat tujuh arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Raperbup RUPMK Kabupaten Bandung Barat.












