BERITABANDUNGRAYA.COM – Nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan setelah munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Sebanyak 50 anggota DPR dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak tersebut pada Selasa, 10 November 2026.
Langkah ini membuat polemik yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian publik. Terlebih, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi bahan perdebatan.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP mencapai sekitar 50 orang. Surat pengajuan tersebut bahkan disebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima sejumlah masukan dari fraksi-fraksi mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat. Selanjutnya, seluruh masukan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Meski demikian, perkembangan ini belum bisa dimaknai sebagai keputusan politik untuk memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Sebab, terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang wajib dipenuhi sebelum seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.
Lantas, bagaimana sebenarnya nasib Gibran jika usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut bergulir? Apakah 50 tanda tangan anggota DPR sudah cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden, atau masih ada jalan panjang yang harus dilewati?
Hak Menyatakan Pendapat Bisa Jadi Pintu Awal Pemakzulan
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hak tersebut memiliki landasan hukum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 beserta perubahannya.
1 komentar
Komentar ditutup.