Di sisi lain, dugaan mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran juga harus dibuktikan melalui proses hukum dan konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan perdebatan politik.
Baca Juga: Film Ra.ha.yu Siap Tayang 25 November 2026, Angkat Kisah Keluarga dan Pendidikan
Artinya, peluang pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden secara konstitusional memang tersedia, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pemenuhan alasan hukum, pembuktian, serta persetujuan lembaga-lembaga negara yang berwenang.
Untuk saat ini, perkembangan 50 tanda tangan anggota DPR menjadi babak baru dalam polemik politik Gibran. Namun, apakah langkah tersebut benar-benar akan berujung pada pemakzulan atau berhenti pada tahap pengajuan pendapat, masih bergantung pada proses yang akan berlangsung di parlemen dan lembaga konstitusi.***
1 komentar
Komentar ditutup.