Pasalnya, berdasarkan Pasal 184 UU MD3, usulan Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
Pengajuan tersebut juga tidak cukup hanya dengan mengumpulkan tanda tangan. Para pengusul diwajibkan menyertakan dokumen yang menjelaskan materi, alasan, serta dasar pengajuan hak tersebut.
Apabila usulan HMP berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, dokumen pengajuan juga harus dilengkapi materi dan bukti yang mendasari pendapat tersebut.
Dengan demikian, jika mengacu pada keterangan Mardani Ali Sera mengenai sekitar 50 anggota DPR yang telah menandatangani usulan, jumlah tersebut sudah melampaui ambang batas minimal untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski begitu, dukungan awal tersebut belum cukup untuk membawa Gibran menuju pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.
Sebab, terdapat perbedaan mendasar antara dukungan anggota DPR untuk mengajukan HMP, persetujuan DPR dalam rapat paripurna, hingga keputusan akhir mengenai pemberhentian seorang wakil presiden.
Ini Tahapan yang Harus Dilalui untuk Memakzulkan Gibran
Proses pemakzulan presiden maupun wakil presiden di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keputusan sebagian anggota DPR. Mekanismenya telah diatur secara ketat dalam konstitusi.
Baca Juga: CMSE 2026 Catat Rekor 15.372 Pengunjung, Naik 31,59 Persen dari Tahun Lalu
Setelah usulan Hak Menyatakan Pendapat diajukan, DPR harus membahasnya melalui mekanisme internal dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan UU MD3.
1 komentar
Komentar ditutup.