Untuk menyetujui usulan HMP, rapat paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan juga harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir.
Apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR harus mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Mahkamah Konstitusi kemudian bertugas menilai apakah dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR terbukti secara hukum atau tidak.
Jika MK menyatakan bahwa pendapat DPR terbukti, proses pemberhentian belum otomatis selesai. DPR masih harus meneruskan usulan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR selanjutnya menggelar sidang untuk memutuskan pemberhentian presiden atau wakil presiden dengan memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, keputusan akhir pemberhentian wakil presiden berada dalam mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Nasib Gibran Masih Bergantung pada Proses Konstitusional
Melihat rangkaian mekanisme tersebut, nasib Gibran Rakabuming Raka belum bisa dipastikan hanya berdasarkan munculnya 50 tanda tangan anggota DPR.
Jumlah tersebut memang dapat menjadi modal awal untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, usulan itu masih harus melalui pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR sebelum dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.
1 komentar
Komentar ditutup.