Data Disperkim menunjukkan jumlah rumah yang diperbaiki melalui program rutilahu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2023, realisasi perbaikan tercatat sebanyak 174 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 203 unit pada 2024, kemudian kembali bertambah menjadi 277 unit pada 2025.
Sementara pada 2026, Pemkab Bandung Barat menargetkan perbaikan terhadap 367 unit rumah. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbesar jangkauan program bantuan perbaikan hunian.
Meski demikian, Jeje mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi salah satu tantangan dalam menangani seluruh rumah yang membutuhkan perbaikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bandung Barat berupaya memperluas sumber pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kalangan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Baca Juga: Era Baru Demokrasi Desa: INTI Group Dorong Transformasi Digital Lewat e-Voting Pilkades 2026
Jeje berharap keterlibatan sektor swasta dapat membantu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sehingga jumlah penerima manfaat bisa terus bertambah.
Ia juga menyadari masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menerima bantuan perbaikan rumah. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mencari peluang dan mengoptimalkan berbagai sumber daya agar penanganan rutilahu dapat dilakukan dalam skala lebih besar.
Pemkab Bandung Barat pun berupaya meningkatkan realisasi program tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan dukungan pihak lain.












