Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian apabila terdapat alasan konstitusional tertentu, termasuk pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses dan menyebabkan jabatan Wakil Presiden kosong, pengisian posisi tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Adapun pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR merupakan jalur kelembagaan yang berbeda. Hak tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat atas persoalan yang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa terdapat 120 anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Baca Juga: Tribun Jabar Hadirkan Kantor Baru, Usung Green Office dan Ruang Kreatif untuk Komunitas
Saan mengatakan pimpinan DPR telah menerima dokumen pengajuan tersebut. Selanjutnya, usulan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Persoalan yang menjadi dasar pengajuan HMP berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran.
2 komentar
Komentar ditutup.