Meski demikian, Asep memastikan kondisi fiskal Kabupaten Bandung saat ini masih berimbang. Ia menyebut kebutuhan belanja daerah dalam APBD 2026 masih dapat dipenuhi.
“Sampai Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, saat ini, kondisi pendapatan, belanja, pembiayaan juga masih berimbang,” ucapnya.
DBH Dibutuhkan untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik
Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga menyoroti belum tuntasnya penyaluran DBH kepada pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah DBH dari pengusahaan sumber daya alam panas bumi.
BACA JUGA: Big Bad Wolf Books Segera Hadir di Bandung, Siapkan 3 Juta Buku dan Koleksi Eksklusif dari London
Dadang menyebut tambahan anggaran dari DBH pajak dan SDA dibutuhkan untuk mendukung berbagai kebutuhan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kepada masyarakat, hingga belanja pegawai.
“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penyaluran DBH yang masih kurang agar tidak terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah, termasuk pembayaran tunjangan kinerja ASN,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pembangunan bagi wilayah penghasil panas bumi di Kabupaten Bandung, seperti Pacet, Kertasari, Pangalengan, dan sekitarnya.
Menurut Dadang, daerah-daerah tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur agar masyarakat setempat turut merasakan manfaat dari pengembangan energi panas bumi.













