Tuntutan Sanksi Tegas dan Reformasi Pendidikan
Selain mendesak perlindungan korban, Dade juga menyoroti pentingnya sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di sekolah. Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk tidak ragu mengambil tindakan hukum dan administratif.
“Tidak ada alasan untuk melindungi pelaku. Disdik Jabar harus hadir dan tegas memberikan sanksi,” kata Dade.
Ia juga menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah kasus serupa. Beberapa langkah yang diusulkan di antaranya:
Menyediakan ruang konsultasi khusus bagi siswa melalui guru BK/BP dengan jadwal yang jelas.
Menggelar seminar dan pelatihan rutin bagi guru dan siswa tentang pencegahan kekerasan seksual.
Mendorong siswa agar berani melapor jika mengalami atau menyaksikan pelecehan.
Satgas TPPK Dinilai Hanya Formalitas
Lebih jauh, Dade mengkritik lemahnya peran Satgas TPPK (Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Seksual) di tingkat sekolah. Menurutnya, banyak Satgas yang hanya ada di atas kertas tanpa fungsi nyata.
“Satgas TPPK harus diaktifkan dan bekerja nyata. Jangan hanya dijadikan hiasan sekolah saja,” tegas Dade.
BACA JUGA: JNE Jadi Mitra Logistik Resmi Konser Snada Indonesia 2025, Kolaborasi Dukung Industri Kreatif
Ujian Keseriusan Pemerintah dan Dunia Pendidikan
Kasus ini bukan sekadar persoalan internal sekolah, melainkan cerminan rapuhnya sistem perlindungan anak di dunia pendidikan. Publik kini menanti langkah pemerintah dan institusi terkait dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Jika tidak ditangani serius, kasus ini dikhawatirkan hanya akan menjadi bagian dari “budaya tutup mata” yang selama ini menutupi kejahatan seksual di sekolah.
Gelombang protes dari siswa, alumni, dan masyarakat menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum dan pemerintah, apakah mereka benar-benar berpihak pada korban atau justru membiarkan kasus ini tenggelam begitu saja.***
