Langkah tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Gibran dalam menghadapi persoalan yang tengah berkembang. Polemik dokumen pendidikan tersebut sebelumnya mencuat setelah MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA itu juga berkaitan dengan putusan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPR berdasarkan UU MD3. Salah satu ruang lingkupnya adalah menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Baca Juga: Nasib Gibran di Ujung Tanda Tangan 50 Anggota DPR, Benarkah Bisa Dimakzulkan?
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah menyampaikan pembelaan terkait riwayat pendidikannya. Ia menegaskan telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di Singapura.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Pernyataan Prasetyo memberikan gambaran mengenai pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden di tengah situasi politik yang berkembang. Namun, penjelasan tersebut belum berarti pengunduran diri Gibran telah ditetapkan secara resmi.
1 komentar
Komentar ditutup.